Rilis

TOBELO BARAT, HALUT - Masyarakat Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara bersama Aliansi Masyarakat menggelar forum terbuka bersama Pemerintah Desa Kusuri. Dalam forum itu, warga meminta Ibu Kepala Desa Kusuri untuk transparan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa [DD] dan Alokasi Dana Desa [ADD] Tahun Anggaran 2022 hingga 2025.

Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Desa Kusuri pada Selasa, 20 Agustus 2026. Berdasarkan dokumentasi foto, forum dihadiri puluhan warga, perwakilan Aliansi, serta aparat Kepolisian dari Polsek Tobelo Barat yang melakukan pengamanan agar pertemuan berjalan kondusif.

Tuntutan Warga: Buka APBDes 2022-2025

Perwakilan warga menyampaikan, mereka ingin mengetahui secara rinci perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD selama empat tahun terakhir.

"Kami datang baik-baik, hanya minta keterbukaan. Sesuai amanat Undang-Undang Desa, masyarakat berhak tahu dan mengawasi pembangunan desa. Kami minta APBDes, laporan realisasi, dan kegiatan fisik tahun 2022 sampai 2025 dibuka secara transparan," ujar salah satu perwakilan Aliansi di hadapan forum.

Warga beralasan, keterbukaan anggaran penting agar tidak menimbulkan asumsi liar dan agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Secara hukum, tuntutan warga merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 24 disebutkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berasaskan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian Pasal 82 ayat 2 dan 3 menegaskan masyarakat berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan terhadap pembangunan desa. Hal ini diperkuat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tanggapan Kepala Desa dan Aparat

Di sisi lain, Ibu Kepala Desa Kusuri yang dalam foto terlihat berdiri memberikan penjelasan di depan warga, menyampaikan akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Ia menyatakan siap untuk lebih terbuka dan akan menyampaikan laporan penggunaan anggaran sesuai mekanisme yang ada.

Sementara pihak Kepolisian yang hadir mengimbau agar kedua belah pihak tetap mengedepankan musyawarah dan menjaga keamanan. Aparat meminta agar persoalan ini diselesaikan melalui jalur pembinaan di tingkat kecamatan.

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIT itu berakhir damai tanpa aksi anarkis.

Warga dan Aliansi berharap, Pemerintah Kecamatan Tobelo Barat dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dapat turun melakukan pembinaan dan pengawasan, serta memfasilitasi pertemuan lanjutan untuk membuka data penggunaan DD dan ADD Desa Kusuri Tahun 2022-2025 secara terbuka di hadapan masyarakat.